UU No. 7 Tahun 1984 tentang Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women (Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita);
UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
UU No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Anak;
UU No. 20 Tahun 1999 tentang ILO convention no. 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak
UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
Perpres No. 65 Tahun 2020 tentang Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan AnakDari Kekerasan Berbasis Gender Dalam bencana;
PP No. 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah;
Yurisprudensi;
KUH perdata;
KUH pidana;
B. Pertanahan & properti
UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria;
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah;
UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun;
PP No. 04 Tahun 1988 tentang Rumah Susun;
PP No. 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung;
PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan penataan ruang;
PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
PP No.40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai;
Permen ATR No. 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
Permen ATR No. 9 Tahun 2022 tentang Koordinansi Penyelenggaraan Penataan runag;
Hukum Agraria;
Hak Ulayat;
Hukum Pertahanan Nasional;
Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat;
KUH Perdata;
KUH Pidana;
C. Hak Kekayaan Intelektual
PP No. 2 Tahun 2005 tentang Konsultan Hak Kekayaan Intelektual;
UU No. 20Tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografi;